Dipo Alam dan Metro TV masih berseberangan

Upaya untuk mendamaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan stasiun televisi Metro TV belum membuahkan hasil.

Kedua pihak bertemu di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (2/3) namun belum ada kesepakatan mengenai cara-cara untuk mengakhiri sengketa.

"Belum ada kesamaan soal solusi masalah ini. Karena itu mereka belum siap duduk bersama," kata ketua Dewan Pers Bagir Manan kepada para wartawan.

"Meski demikian Dewan Pers akan tetap membantu," tambah Bagir.

Sengketa ini berawal dari seruan Dipo agar semua instansi pemerintah tidak memasang iklan di Metro TV dan dua media lain karena pemberitaan mereka dianggap cenderung menjelekkan pemerintah.

Menanggapi seruan Dipo, Metro TV melaporkan Dipo ke Mabes Polri.

'Kurang netral'

Sengketa berlanjut karena pengacara Dipo mengadukan Metro TV ke Dewan Pers.

Kuasa hukum Dipo, Amir Syamsuddin, mengatakan tidak ada yang salah dari pernyataan kliennya.

Di sisi lain, pengacara Metro TV, OC Kaligis mengatakan pengadulan kliennya ke polisi tidak akan dicabut selama Dipo tidak meminta maaf.

Pengajar media di Universitas Airlangga Surabaya Henry Subianto mengatakan sengketa ini muncul karena Metro TV kurang berimbang.

Ia mengatakan media kadang hanya tertarik memberitakan hal-hal yang kontroversial sementara hal-hal positif tidak diangkat.

"Kadang opini, emosi, dan sikap media tidak netral dalam menggali fakta," kata Subianto.

Ia juga mengkhawatirkan pemusatan kekuatan media ke tangan politisi dan pengusaha.

"Ini bisa menjadi kontraproduktif di alam demokrasi," tandasnya.

Penilaian Subianto ditolak oleh direktur pemberitaan Metro TV Suryo Pratomo.

"Kami memiliki standar dan panduan dalam mencari berita dan ini harus dipatuhi oleh semua wartawan," tegas Pratomo.