Fiji harus pulihkan demokrasi

Pemimpin Persemakmuran mendesak penguasa militer Fiji untuk memulihkan demokrasi dan menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Seruan itu disampaikan dalam pernyataan akhir pertemuan puncak tiga hari negara-negara Persemakmuran di Trinidad.

Fiji ditangguhkan keanggotaannya dalam Persemakmuran bulan September setelah menolak mengadakan pemilu Oktober 2010.

Pemimpin Fiji Frank Bainimarama, yang menggulingkan pemerintah terpilih tahun 2006 mengatakan perlunya waktu lebih lama untuk melakukan reformasi.

Pemimpin 54 negara Persemakmuran menyerukan agar pemerintah sementara Fiji "berkomitmen untuk melakukan dialog politik yang dipercaya, menyeluruh dan berdasarkan kerangka waktu menuju pemulihkan demokrasi sipil tanpa penundaan."

Mereka menyatakan "sangat prihatin terhadap situasi yang terus memburuk di Kepulauan Fiji berkaitan dengan kesetiaan kepada nilai-nilai fundamental Persemakmuran."

Dalam komunike akhir, para pemimpin Persemakmuran juga mengecam "pembatasan yang berlangsung terhadap hak asasi manusia termasuk kebebasan berbicara dan berkumpul."

Mereka juga membela keputusan menangguhkan Fiji untuk ikut Pesta Olahraga Persemakmuran 2010 dengan menyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi bahwa "olahraga tak terpisahkan dengan nilai-nilai asosiasi."

Bulan September, Amnesty International meminta aksi global terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Fiji.

Amnesty mengkritik "pelecehan dan penahanan tanpa pengadilan yang sedang berlangsung di Fiji terhadap para wartawan, pengacara, pendeta dan pengkritik pemerintah."

Komodor Bainimarama menegaskan bahwa dia hanya akan menyerukan pemilu setelah perubahan konstitusi bulan September 2014.