Suu Kyi tak akan coblos suara

Pemimpin pro demokrasi Birma yang ditahan Aung San Suu Kyi akan menolak memberi suara dalam pemilihan umum tanggal 7 November.

Pengacara Suu Kyi, Nyan Win, mengatakan meski namanya ada dalam daftar pemilih dia tidak akan ambil bagian dalam pemilihan yang diselenggarakan militer ini.

"NLD tidak turun dalam pemilu jadi dia mengatakan tidak ada partai yang akan dipilih biarpun dia diijinkan memberi suara. Dan karena NLD tidak berpartisipasi dalam pemilu, dia tidak akan memberi suara," ujar Nyan Win.

Nyan Win juga mengatakan, Aung San Suu Kyi menunjuk bahwa keputusan memperbolehkannya melaksanakan hak memilih berlawanan dengan peraturan yang dibuat pemerintah militer yang melarang tahanan memberi suara.

Anjuran Aung San Suu Kyi agar pengikutnya juga tidak memberi suara dikritik keras media yang dikendalikan pemerintah.

Partai Aung San Suu Kyi menang mutlak dalam pemilu terakhir di negara itu tahun 1990 tetapi rejim militer membatalkan hasil tersebut dan terus menerus menahannya.

Pemilu tahun ini dipandang banyak pihak sebagai tipu muslihat yang akan melegalkan kekuasaan militer.

Undang-Undang Dasar Baru mengatur bahwa sekitar 25% kursi parlemen dialokasikan bagi militer, yang artinya para perwira militer yang tidak terpilih melalui proses pemilu akan menjadi anggota parlemen.

Pemerintah Birma juga mendirikan partai politik baru -Solidaritas Persatuan dan Partai Pembangunan- yang diketuai oleh perdana menteri saat ini.

Upaya hukum

Aung San Suu Kyi saat ini sedang menjalani tahanan rumah dan pada awalnya tidak dimasukkan dalam daftar pemilih; sekitar 2.000 pegiat lainnya masih dipenjara.

Partai Liga Nasional bagi Demokrasi, NLD, memutuskan untuk membubarkan diri agar tidak harus memecat Aung San Suu Kyi dan tahanan lain sesuai dengan UU pemilu yang ketat.

Wartawan BBC mengatakan keputusan untuk tidak memberi suara akan mendorong banyak pendukung NLD untuk mengikuti langkah itu di hari pemilihan.

Dan ini akan membuat marah jajaran kepemimpinan militer.

Masa penahanan rumah Aung San Suu Kyi akan berakhir tanggal 13 November dan dia diperkirakan akan dibebaskan "sesuai dengan hukum", ujar Nyan Win.

"Jika dia tidak dibebaskan, itu adalah satu pelanggaran," tambahnya.

Banyak negara Barat dan PBB mengkritik catatan hak asasi manusia Birma dan penolakan menyerahkan kekuasaan kepada partai Aung San Suu Kyi pada tahun 1990.