Partai pro-militer Birma 'menang' pemilu

Pemilih di Birma
Keterangan gambar, Rakyat Birma melakukan pemungutan suara hari Minggu (07/11)
Telah diterbitkan

Partai utama di Birma yang didukung pemerintah mengatakan mereka meraih 80% suara dalam pemilu pertama dalam 20 tahun.

Pejabat partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP) mengatakan partai itu gembira dengan hasil tersebut.

Partai pro demokrasi, NLD memboikot pemungutan suara dan kelompok oposisi lain menuduh terjadinya kecurangan.

Sementara itu, bentrokan antara pemberontak etnik Karen dan pasukan pemerintah yang dipicu oleh pemilu, menyebabkan paling tidak 20.000 orang melarikan diri ke Thailand.

Penduduk di kota Myawaddy mengatakan pasukan Birma mendorong mundur pemberontak yang menyerbu gedung-gedung pemerintah hari Minggu untuk memprotes pemilu.

Para pejabat Thailand di perbatasan menyatakan kawasan utara Myawaddy aman. Sejumlah laporan menyebutkan ratusan warga Birma mencoba kembali ke negara mereka.

Namun, ribuan warga Birma lain tetap berada di tempat penampungan darurat yang dibangun di kota perbatasan Thailand Mae Sot.

Sementara itu, pasukan Birma dilaporkan mencoba membubarkan pejuang etnik Karen dari seputar Celah Tiga Pagoda di selatan. Tidak ada laporan adanya letusan senjata.

Sejumlah anggota Tentara Demokrat Budha Karen (DKBA) menduduki kantor polisi dan tempat pemungutan suara di Myawaddy untuk menunjukkan penentangan atas rencana pemerintah menggabungkan tentara etnik dengan pasukan perbatasan yang diorganisir pemerintah puast.

Kelompok etnik di Burma menuntut otonomi yang luas dari pemerintah Birma sejak negara itu merdeka dari Inggris tahun 1948.

Banyak anggota kelompok etnik yang diperlakukan semena-mena oleh pemerintah.

Kemenangan

Sejauh ini masih belum jelas kapan hasil resmi diumumkan.

Pemilu itu adalah yang pertama di Birma sejak tahun 1990. Saat itu partai NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi meraih kemenangan besar namun tidak diizinkan untuk mengambilalih kekuasaan.

Junta militer mengatakan pemilu hari Minggu lalu itu menandai transisi dari pemerintahan militer ke demokrasi sipil. Tetapi banyak yang mengecam pemilu itu.

Pemerintah sejumlah negara Barat menyebut pemilu itu tidak bebas dan adil.

Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon menggambarkan pemilu di Birma tidak transparan dan tidak melibatkan semua pihak.

Tetapi sejumlah analis mengatakan pemilu yang dibayangi kecurangan itu dapat menandai awal proses demokrasi, dengan memberikan suara kepada pihak oposisi walaupun terbatas.

Di Birma, kelompok pro demokrasi mengatakan terjadi kecurangan dalam penghitungan suara hari Minggu.

Paling tidak enam partai politik mengajukan protes resmi ke Komisi Pemilihan.