KTT Iklim Cancun mungkin buahkan hasil

KTT Iklim di Cancun belum berhasil menelurkan kesepakatan.
Keterangan gambar, KTT Iklim di Cancun belum berhasil menelurkan kesepakatan.
Telah diterbitkan

KTT perubahan iklim di Cancun, Meksiko mulai memasuki tahap-tahap menentukan yang diharapkan mampu memberikan sebuah terobosan signifikan.

Delegasi negara-negara yang hadir dalam konferensi ini mengusulkan sebuah draft pernyataan yang nampaknya bisa menjembatani berbagai perbedaan yang bisa menghambat perundingan.

Sebelumnya, prospek untuk menurunkan emisi gas buang sulit tercapai karena perbedaan pendapat antara sejumlah negara seputar komitmen pengurangan emisi di masa depan.

Jepang dan Rusia menolak pengurangan emisi lebih banyak seperti diatur Protokol Kyoto. Padahal masalah inilah yang menjadi tuntutan utama negara-negara berkembang.

Selain soal besaran pengurangan emisi, stagnasi juga diakibatkan adanya pemisahan atas usulan dana bantuan bagi negara-negara miskin terkait dengan dampak perubahan iklim.

Draft kesepakatan terbaru mencantumkan referensi untuk sebuah periode komitmen kedua Protokol Kyoto. Usulan ini masih harus mendapatkan persetujuan dari 190 negara yang menghadiri konferensi.

Draft baru ini mengusulkan perpanjangan waktu melebihi kerangka kerja putaran pertama 2008-2012 yang menjadi isu paling diperdebatkan antara delegasi negara-negara maju dan berkembang selama 12 hari perundingan ini.

Perdebatan dana hijau

Salah satu masalah yang masih dirundingkan adalah usulan tentang "Dana Hijau" -sebuah sarana untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana sebesar AS4 100 miliar hingga tahun 2020.

Hingga Jumat (10/12), Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang masih bersikukuh bahwa Bank Dunia yang harus menangani "Dana Hijau" itu.

Namun, usulan ketiga negara itu ditentang negara-negara berkembang karena mereka menilai Bank Dunia adalah sebuah organisasi kepanjangan tangan negara-negara barat.

Beberapa negara misalnya negara-negara Amerika Latin blok Alba yang dipimpin Bolivia juga berkeberatan dengan konsep Dana Hijau. Mereka meyakini negara-negara barat akan membiayai jual beli karbon, pajak penerbangan atau mekanisme lain dengan menggunakan uang rakyat.

Sementara itu, draft dokumen terbaru nampaknya mendapat dukungan dari negara peserta dan pengamat di konferensi tingkat tinggi ini.

"Ini adalah sebuah usulan kompromi. Anda mencari kompromi, maka Anda mencari formula yang bisa diterima semua pihak. Secara umum usulan ini mencantumkan sejumlah hal yang menarik," kata Menteri Lingkungan Hidup Prancis Nathalie Kosciousko-Morizet.

Sementara itu, seperti dilaporkan kantor berita AFP, perunding Brasil Luiz Figueiredo mengatakan Jepang dan Rusia nampaknya menerima usulan terbaru ini.

Sedangkan Menteri Urusan Iklim Inggris Chris Huhne memperingatkan bahaya besar pertemuan tahunan ini akan macet jika tidak menelurkan hasil yang positif.

Langkah maju

Kepulauan Maladewa salah satu negara yang terancam perubahan iklim.
Keterangan gambar, Kepulauan Maladewa salah satu negara yang terancam perubahan iklim.

Wartawan Lingkungan BBC Richard Black melaporkan usulan teks kompromi itu merupakan sebuah langkah maju meskipun pembicaraan antar negara masih terus dilakukan.

"Dokumen baru ini sangat kuat dalam memahami skala permasalahan, namun tidak memberikan hal baru dalam upaya mengurangi emisi," papar Black.

"Dokumen baru ini menegaskan bahwa negara-negara maju harus mengurangi emisi mereka antara 25-40% di bawah level 1990 pada tahun 2020 untuk mencapai target 1,5 atau 2C. Namun, dokumen ini tidak menjelaskan bagaimana cara mencapai target itu," tambah Black.

Black menambahkan dokumen baru itu juga mencantumkan desakan agar negara-negara maju atau Annex One meningkatkan ambisi mereka demi mencapai penurunan tingkat emisi karbon hingga 25-40% pada tahun 2020 mendatang.

He added that it "urged" Annex One countries (industrialised nations) to "raise the level of ambition" in order to meet the 25-40% threshold.