PBB belum sepakati penyelesaian Yaman

Dewan Keamanan PBB gagal mencapai kesepakatan dalam pertemuan pertama yang membahas langkah penyelesaian krisis di Yaman.

Namun mereka telah meminta kepada pihak pemerintah Yaman dan para demonstran untuk menahan diri dan mulai mekakukan dialog.

Dalam pertemuan tertutup itu, diplomat asal Rusia yang hadir menyampaikan sejumlah poin keberatan.

Tidak jelas apa poin keberatan dari Rusia dalam pembahasan penyeselaian krisis di Yaman ini.

Namun sebelum pertemuan itu dimulai, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan bahwa pihak oposisi di Yaman tidak bisa berharap terhadap adanya bantuan dari negara barat seperti yang diberikan terhadap kelompok oposisi di Libia.

Sejumlah diplomat menyatakan delegasi sejumlah negara besrikap hati-hati dalam membahas penyelesaian krisis di Yaman ini, mereka menyebut situasi yang terjadi di negara itu sebagai sesuatu yang "sensitif dan kompleks."

Beda pandangan

Wartawan BBC di New York, Barbara Plett, mengatakan Dewan Keamanan terlihat ragu-ragu dalam membahas revolusi yang terjadi di Arab ini.

Rusia dan Cina bahkan berpendapat peristiwa yang terjadi di Yaman dan sejumlah negara Arab lainnya ini merupakan urusan dalam negeri mereka.

Sejumlah diplomat negara laiin mengatakan masih harus berkonsultasi dengan pemerintah negara mereka untuk kemudian meneruskan pembahasan soal Yaman ini pada pertemuan berikutnya pekan ini.

Sebelumnya Jerman telah meminta pertemuan ini dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dan berharap bisa menyampaikan pesan yang kuat untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah.

Duta Besar Jerman di PBB, Peter Wittig juga mendorong mediasi yang digagas oleh negara-negara Arab.

Laporan terakhir di Yaman menyebutkan pasukan keamanan telah menembakan senjatanya untuk mengehentikan aksi kelompok anti pemerintah yang melakukan aksi protes di Sanaa dan Taiz.

Aksi tersebut mengakibatkan sedikitnya tiga orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.

Total korban tewas sejak aksi ini dimulai dua bulan lalu telah mencapai 120 orang.

Kelompok anti pemerintah telah melakukan protes selama dua bulan terakhir menuntut agar Presiden Ali Abdullah Saleh turun di jabatanya.